nusakini.com-Pontianak-DPRD Provinsi Kalbar menggelar rapat paripurna yang membahas dua rancangan peraturan daerah provinsi kalbar tentang penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi local Jemaah haji dan pengelolaan barang milik daerah yang di hadiri langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama para anggota legislatif, di ruang balairung sari DPRD provinsi kalbar pada Senin (15/10). 

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah itu Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, APBD yang dirancang oleh Pemprov dan Legislatif baru Rp. 4,8 Triliun, sebab Pagu anggaran dan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah dari pusat belum ada. 

“APBD ini kita rancang baru Rp.4,8 Triliun, karena Pagu dan DAU belum ada dari pusat. Nanti kalo sudah masuk insyallah APBD kita kurang lebih dari tahun lalu dan mungkin juga bisa lebih,” ungkap Sutarmidji. 

Lanjutnya, untuk saat ini permasalah pemerintah daerah Kalbar kekurangan pendapatan pajak bagi pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu.“Masalahnya lagi kita kekurangan bisa hamper Rp. 200 Miliar pendapatan tahun ini dari pajak bagi pokok yang digunakan untuk bayar BPJS dipotong langsung dari pusat yang awalnya 300 lebih sekarang sudah sekitar 100an miliar,” tuturnya. 

• Salut! Personil Sei Beruang Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti dan Warga Bangun Teras Mushola di Perbatasan Kalbar
• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Gubernur Kalbar Pastikan Kegiatan Belajar di Sekolah Vakum Sampai 13 Juli
• Optimistis Capai Target Luas Tambah Tanam Tahun 2019 Di Kalimantan Barat
• Pertemuan Koordinasi UPSUS: Kalimantan Barat Harus Jadi Lumbung Pangan Beras Kalimantan.

Meskipun demikian, Gubernur Kalbar memprediksi akan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber-sumber pemerintah daerah sendiri. 

“Insyallah saya dan pak Ria Norsan akan bersama-sama DPRD dalam pembahasan anggaran dan pengkontrolan dalam penyerapan anggaran. Dan kalo ada hal-hal yang perlu dibicarakan oleh DPRD kami siap bekerjasama dan percepatkan,” ujarnya. 

Selain itu, Sutarmidji akan memprioritaskan pembangunan di setiap desa-desa yang ada di kalbar selama dalam pemerintahannya.“Kami akan konsentrasikan pada pembangunan di desa, nanti kami akan membuat Pergub (Peraturan Gubernur) yang mengarahkan belanja langsung bisa sampai 20 persen di desa,” tegasnya. 

Sedangkan kawasan perbatasan, dirinya juga akan melakukan pembangunan sesuai dengan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.“Untuk Kawasan perbatasan akan kita juga perhatikan selama di desa perbatasan tanggung jawab pemerintah daerah akan kita prioritaskan, kalo tanggung jawab pusat maka tetap pusat yang bertanggung jawab,” pungkasnya. 

Sutarmidji juga menambahkan untuk belanja langsung dan tidak langsung akan seimbang selama masa jabatannya sebagai Gubernur Kalbar. 

“Kita upayakan belanja langsung dan belanja tidak langsung akan balance (seimbang), kalo perlu belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung. Tapi kan masalahnya kondisi kita PAD kita dan sumber pendapatan asli daerah kita belum bertambah,” tegasnya. (p/ab)